Oleh: Verdiansyah Usman
Koordinator Isu, BEM Provinsi Gorontalo
Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kota Gorontalo masuk dalam daftar 20 kota dengan realisasi pendapatan APBD terendah di Indonesia pada tahun 2025. Sementara itu, Provinsi Gorontalo justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07 persen pada triwulan I 2025, menempatkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi keempat secara nasional, di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,87 persen.
Kontras ini menimbulkan pertanyaan mendalam, mengapa Kota Gorontalo, sebagai ibu kota provinsi, tertinggal dalam kinerja fiskal di tengah pertumbuhan ekonomi provinsi yang impresif? Sebagai aktivis mahasiswa dan Koordinator Isu BEM Provinsi Gorontalo, saya melihat ini sebagai indikasi adanya permasalahan serius dalam tata kelola keuangan di tingkat kota.
Keterbatasan fiskal sering dijadikan alasan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah. Namun, Provinsi Gorontalo membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif, pertumbuhan ekonomi yang signifikan tetap dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah pada keterbatasan fiskal itu sendiri, melainkan pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Ketergantungan yang terlalu tinggi pada dana transfer pusat terbukti menjadi titik lemah. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik RI, ekonomi Indonesia sendiri menunjukkan ketangguhan dengan pertumbuhan 4,87% pada Triwulan I-2025, kenyataan di daerah seperti Kota Gorontalo berbanding terbalik. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan nasional tidak selalu linear dengan keberhasilan lokal.
Pemerintah Kota Gorontalo tampak kurang mampu melakukan terobosan inovatif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah belum menunjukkan kinerja yang optimal. Padahal banyak daerah lain di Indonesia yang justru semakin agresif dalam meningkatkan PAD melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Bagi kami, mahasiswa Gorontalo, situasi ini adalah bentuk kegagalan manajerial yang tidak boleh dibiarkan. Dampaknya nyata, yakni akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik. Pada akhirnya, rakyat akan menjadi korban dari kelalaian tata kelola tersebut.
Kami mendesak Pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan audit internal menyeluruh terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan. Selain itu, perlu adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas, termasuk melibatkan unsur mahasiswa dalam pengawasan dan perumusan kebijakan fiskal. Pemerintah juga wajib menyusun roadmap kemandirian fiskal yang realistis untuk lepas dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama. Inovasi dalam penggalian sumber-sumber PAD berbasis potensi lokal dan pemanfaatan teknologi digital adalah solusi yang harus segera diterapkan. Kapasitas aparatur pemerintah juga harus ditingkatkan, sehingga mampu mengelola sumber daya daerah secara profesional.
Kami di BEM Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus berdiri di garis depan dalam mengawal, mengkritisi, sekaligus memberikan alternatif solusi demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Kota Gorontalo tidak boleh terus terjebak dalam lingkaran kegagalan pengelolaan fiskal. Kami meminta agar semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak mengabaikan sinyal bahaya ini.
Kita tidak butuh pencitraan, kita butuh tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat. Gorontalo adalah rumah kita bersama. Saatnya rumah ini dikelola dengan penuh integritas, keberanian, dan dedikasi untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
