Gorontalo – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo menggelar Konsorsium Pemuda di Kota Gorontalo pada Sabtu, 28 Desember 2024.
Ketua Umum Terpilih KNPI Provinsi Gorontalo Riyanto Ismail mengatakan seluruh OKP/OKPI yang hadir diberikan kesempatan untuk memaparkan secara ilmiah kondisi aktual di Bumi Serambi Madinah, Provinsi Gorontalo ini.
“Nah, setelah penerimaan materi, kita menggelar FGD untuk membahas kondisi Gorontalo yang selama ini di advokasi, dikaji bahkan di diskusikan oleh masing-masing organisasi kepemudaan/mahasiswa di Gorontalo,” ungkap Riyan, Minggu (29/12/2024)
Riyan bilang, saat ini jika dilihat dari pemaparan akademisi bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 53,83%, kemudian meningkat pada tahun 2023 57,83% bahkan lebih tinggi dari IPP nasional sebesae 56,33%.
Jika diselaraskan dengan data lain, dijelaskan Riyan, tantangan di Provinsi Gorontalo pada pendidikan, rata-rata lama sekolah di Gorontalo sebagai pemuda berkisar 10,38%, yang masih dibawah dari rata-rata nasional 11,04%.
Selain itu juga, yang menjadi kendala pemuda di Gorontalo adalah pada sektor kesehatan dan kesejahteraan. Pemuda di Gorontalo indikator angka kesakitan pemuda masih tinggi dengan nilai 9,55%, sementara rata-rata nasional 6,25%.
“Jadi, tantangan pemuda di Gorontalo makin besar. Butuh penyelarasan pemikiran di dalam mendorong produktifitas pemuda di Gorontalo,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Konsorsium Pemuda Gorontalo, Firman Latuda menyampaikan, dari hasil pemaparan masing-masing OKP/OKPI.
“Jadi, ada 41 rekomendasi ilmiah yang diberikan masing-masing organisasi yang hadir,” tambah Firman.
Dijelaskan Firman, 41 rekomendasi ini membahas tentang aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, korupsi, perda pemuda hingga potensi dan permasalahan sumber daya alam di Bumi Serambi Madinah.
Firman menyebut, 41 rekomendasi yang berbasis data akan diserahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota bahkan ke aparat penegakan hukum di Gorontalo.
“Rekomendasi ini akan kita bukukan, didasarkan dengan suguhan data yang disampaikan oleh organisasi, agar pemerintah dan stakeholder terkait di dalam menyusun kebijakan pada tahun 2025 berlandaskan data yang akurat sesuai yang direkomendasikan ini,” tutupnya, yang juga sebagai Ketua PKC PMII Gorontalo. (Fan)
