Penulis: Erni Latif (HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo Cabang Pohuwato)
OPINI – Demokrasi modern dibangun di atas satu prasyarat mendasar bagi kepercayaan publik terhadap informasi. Warga negara mengambil keputusan politik berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan yakini sebagai kebenaran. Namun perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengguncang fondasi tersebut.
Melalui teknologi deepfake dan AI-generated content, realitas kini dapat direkayasa dengan tingkat presisi yang nyaris sempurna. Wajah dapat dipalsukan, suara dapat ditiru, dan peristiwa dapat diciptakan tanpa pernah terjadi. Masalahnya bukan sekadar munculnya kebohongan baru di ruang digital. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya batas tegas antara fakta dan fabrikasi. Ketika kebenaran kehilangan wajahnya, demokrasi menghadapi krisis eksistensial. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan rasional perlahan berubah menjadi medan manipulasi persepsi yang dikendalikan oleh algoritma dan kepentingan politik tertentu.
Fenomena deepfake telah berkembang pesat secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mengalami peningkatan signifikan penyebaran konten sintetis yang menargetkan opini publik. Video palsu tokoh politik yang seolah-olah mengucapkan pernyataan provokatif, rekaman suara pejabat negara yang dimanipulasi, hingga gambar visual yang menyesatkan telah beredar luas di media sosial. Konten semacam ini sering kali muncul menjelang momentum politik penting seperti pemilu atau referendum. Teknologi AI memungkinkan produksi konten manipulatif dilakukan secara cepat, murah, dan masif. Satu individu atau kelompok kecil dapat menciptakan ratusan narasi palsu yang disesuaikan dengan segmen audiens tertentu.
Di saat yang sama, algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi, bukan akurasi. Akibatnya, informasi palsu berbasis AI sering menyebar lebih cepat daripada klarifikasi atau verifikasi fakta. Di negara-negara dengan tingkat literasi digital yang belum merata, kondisi ini menjadi semakin berbahaya. Masyarakat sering kali tidak memiliki waktu, kemampuan, atau sumber daya untuk membedakan mana informasi autentik dan mana hasil rekayasa teknologi.
Dampak paling serius dari maraknya deepfake dan konten buatan AI adalah runtuhnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai meragukan segala bentuk informasi, bukan hanya kebohongan yang dipertanyakan, tetapi juga kebenaran. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai krisis epistemik, di mana warga kehilangan pegangan bersama tentang realitas. Dalam konteks demokrasi digital, krisis kepercayaan ini berimplikasi luas.
Keputusan politik menjadi emosional dan reaktif, legitimasi institusi negara melemah, dan polarisasi sosial semakin tajam. Warga bisa terjebak dalam sikap apatis karena merasa bahwa kebenaran tidak lagi relevan. Ironisnya, kondisi ini justru menguntungkan aktor-aktor yang ingin merusak demokrasi, karena kebingungan publik membuka ruang manipulasi yang lebih besar.
Menurut saya, deepfake dan AI-generated content merupakan ancaman demokrasi yang sifatnya struktural, bukan insidental. Demokrasi tidak akan runtuh hanya karena satu video palsu, tetapi karena akumulasi keraguan yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Ketika masyarakat terbiasa hidup dalam ketidakpastian informasi, demokrasi kehilangan daya hidupnya sebagai sistem yang bertumpu pada nalar dan kepercayaan.
Negara ini berada dalam posisi yang rentan sekaligus menentukan. Sebagai negara demokrasi besar dengan populasi digital yang sangat aktif, kita menghadapi risiko menjadi korban manipulasi global jika tidak membangun kesadaran kritis secara kolektif. Teknologi AI seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan senjata penghancur nalar publik. Namun tanpa kerangka etika, regulasi adaptif, dan pendidikan literasi digital yang serius, teknologi justru akan mempercepat degradasi kualitas demokrasi.
Masa depan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi pendeteksi deepfake, tetapi oleh kesiapan masyarakat dalam menjaga kepercayaan publik. Negara perlu hadir dengan kebijakan yang melindungi ruang publik digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Media dan platform teknologi harus menyadari bahwa netralitas algoritma adalah mitos ketika kebenaran dipertaruhkan. Di saat yang sama, warga Negara terutama generasi muda dan kalangan intelektual perlu mengambil peran aktif sebagai penjaga kewarasan publik. Di era ketika realitas bisa dipalsukan dengan satu klik, keberanian untuk berpikir kritis dan menolak manipulasi adalah tindakan politik paling mendasar. Jika kebenaran terus kehilangan wajahnya, maka demokrasi berisiko kehilangan masa depannya.
