Penulis: Erni Latif (HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo Cabang Pohuwato)
OPINI – Sejak era Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam perkembangan demokrasinya. Secara prosedural, demokrasi bangsa ini telah membuat kemajuan yang signifikan, seperti pelaksanaan pemilihan umum berkala, penegakan kebebasan pers, dan terciptanya jalur keterlibatan publik yang semakin terbuka.
Namun demikian, di balik pencapaian tersebut, muncul isu-isu penting terkait dimensi substantif demokrasi. Dari perspektif praktik politik transaksional, penguatan oligarki, pragmatisme yang terkait dengan kekuasaan, dan penurunan etika politik adalah fenomena yang tidak dapat diabaikan.
Di negara ini, demokrasi tampaknya telah direduksi menjadi sekadar proses pemilihan umum, sehingga kehilangan esensi, nilai-nilai, moral, dan fokusnya pada kepentingan rakyat.
Skenario ini tidak diragukan lagi membutuhkan keteguhan moral dan intelektual, yang sangat penting untuk melindungi demokrasi dan memastikan demokrasi berpegang teguh pada prinsip-prinsip nilai dan etika. Dalam konteks ini, signifikansi dan kepentingan strategis kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi sangat penting.
Sebagai organisasi yang muncul dari perjuangan intelektual dan idealisme yang berakar pada etos Islam dan Indonesia, HMI mengemban kewajiban historis dan ideologis untuk membela demokrasi dari setiap penyimpangan dari nilai-nilai intinya.
Fakta dan Data
Sejumlah indikator telah menyoroti masalah signifikan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (KPI) menunjukkan kecenderungan stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan penurunan yang terlihat pada kebebasan sipil dan kualitas lembaga demokrasi. Berbagai lembaga independen telah melaporkan peningkatan praktik pembelian suara selama pemilihan, penurunan kualitas representasi politik, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga negara.
Sebaliknya, keterlibatan politik generasi muda cenderung pragmatis dan transaksional, bukan berakar pada partisipasi kritis dan berbasis nilai. Misalnya, kampus, yang seharusnya berfungsi sebagai pusat pembentukan ide dan etika publik, seringkali terjerat dalam perebutan kekuasaan praktis. Skenario ini menggambarkan krisis kepemimpinan moral dalam demokrasi Indonesia.
Organisasi ini, yang dicirikan oleh jaringan profesionalnya yang beragam di berbagai sektor, termasuk akademisi, pemerintah, politik, dan masyarakat sipil, memiliki sumber daya sosial dan intelektual yang signifikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Namun demikian, keberhasilan fungsi ini sebagian besar bergantung pada kemampuan HMI untuk mempertahankan otonominya, memprioritaskan konsistensi, dan tetap berdedikasi pada kepentingan masyarakat luas.
Funsi Teknis dan Strategis HMI
Strategi HMI dalam menjaga nilai-nilai politik dan standar etika dalam kerangka transformasi demokrasi di Indonesia. Pada awalnya, fungsi teknis dapat dipahami sebagai kapasitas HMI untuk memberikan pendidikan politik, mengembangkan kader ideologis, dan menghasilkan gagasan-gagasan kritis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.
Selanjutnya, fungsi strategis berkaitan dengan peran HMI sebagai kekuatan penstabil atau moral yang dapat memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menghindari keterikatan pada kompleksitas pragmatisme politik.
HMI seharusnya tidak hanya mengamati atau mengikuti tren politik. Sebaliknya, HMI harus bertindak sebagai pelindung prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pembelaan bagi kaum marginal. Hal ini sejalan dengan tujuan HMI untuk membina para cendekiawan, inovator, dan abdi negara yang dijiwai nilai-nilai Islam dan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diberkahi oleh Allah SWT.
Opini Pribadi
Oleh karena itu, penulis mengamati bahwa masa depan demokrasi sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas etika politik yang ditunjukkan oleh mereka yang memerintahnya. Demokrasi Indonesia yang tanpa etika pasti akan mengarah pada munculnya otoritas yang manipulatif dan eksploitatif. Dalam hal ini, HMI memiliki peluang besar untuk berperan sebagai penjaga moral demokrasi, selama mampu melakukan introspeksi internal yang tulus dan berani yang berlandaskan Independensi HMI.
Organisasi ini harus menegaskan kembali dedikasinya pada perannya sebagai entitas kader ideologis, bukan sekadar sebagai sarana untuk kemajuan sosial atau politik pragmatis. Kader HMI juga harus memiliki keteguhan moral untuk membedakan yang benar dari yang salah, bahkan di hadapan otoritas. Selain itu, tradisi intelektual dialog, studi, dan advokasi kebijakan harus dihidupkan kembali sebagai ciri khas gerakan kader HMI.
Jika HMI gagal menjunjung tinggi kapasitas esensialnya terkait kekuasaan, asosiasi tersebut membahayakan legitimasi moralnya. Di sisi lain, jika asosiasi tersebut secara konsisten berpegang pada nilai-nilainya, ia berpotensi menjadi landasan penting untuk membangun demokrasi yang beradab di republik ini.
Call to Action
Oleh karena itu, sangat penting bagi kader HMI, khususnya kita yang terlibat dalam LK III Badko Sulawesi Utara – Gorontalo (Sulut-Go), untuk mengambil posisi yang lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam memantau hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di negara ini. HMI harus fokus pada peningkatan pengembangan kader yang berlandaskan nilai-nilai, memperluas pendidikan politik yang kritis, dan dengan berani berperan sebagai penyeimbang kekuatan yang berlandaskan etika dan integritas.
Demokrasi Indonesia tidak hanya membutuhkan kerangka prosedural, tetapi juga rasa tanggung jawab moral. Lebih jauh lagi, sebuah organisasi yang diberkahi dengan sumber daya intelektual dan historis tentu memiliki kewajiban moral untuk menjunjung tinggi rasa tanggung jawab tersebut. Jika bukan HMI, lalu siapa yang akan mengambil peran ini? Jika tidak sekarang, lalu kapan hal ini harus ditangani?
