Oleh: Hasman Umuri, S.IP.,M.Si (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pohuwato)
OPINI – Hari Patriotik 23 Januari 1942—yang dikenal sebagai Hari Proklamasi Gorontalo—bukan sekadar catatan sejarah tentang siapa lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan. Ia adalah pernyataan politik rakyat Gorontalo: keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan ketika pusat kekuasaan belum bergerak.
Tiga tahun sebelum Jakarta berbicara tentang kemerdekaan, Gorontalo telah mengambil sikap. Ini bukan romantisme, melainkan fakta sejarah yang sarat makna politik.
Namun, tepat di tengah momentum politik Gorontalo hari ini—pasca kontestasi elektoral dan proses konsolidasi kekuasaan—makna 23 Januari justru tampak semakin menjauh dari praksis politik yang berlangsung. Patriotisme kerap diperingati, tetapi nilai-nilainya kerap diabaikan.
Sejarah mencatat, Proklamasi Gorontalo lahir dari keberanian rakyat melawan struktur penindasan. Ironisnya, di era pemerintahan sendiri, rakyat justru kembali berhadapan dengan bentuk-bentuk penindasan baru: kebijakan yang tidak partisipatif, pengelolaan sumber daya yang lebih menguntungkan segelintir elite, serta kritik publik yang sering dianggap sebagai ancaman, bukan koreksi.
Momentum politik hari ini seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama. Sayangnya, politik Gorontalo masih terlalu sibuk dengan pembagian kekuasaan, konsolidasi jabatan, dan kompromi elite, ketimbang memastikan bahwa arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Kemiskinan struktural, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang timpang terus berulang dari satu periode kekuasaan ke periode berikutnya—seolah menjadi warisan politik yang dianggap wajar.
Hari Patriotik mestinya menjadi pengingat keras bahwa kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajah asing, tetapi juga tentang membebaskan rakyat dari ketidakadilan yang lahir dari kekuasaan itu sendiri.
Ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar suara rakyat, ketika aparat lebih cepat merespons kepentingan elite ketimbang jeritan masyarakat, maka di situlah makna kemerdekaan mulai kehilangan substansinya.
Lebih berbahaya lagi, sejarah kerap direduksi menjadi alat legitimasi politik. Simbol-simbol 23 Januari dipajang, tetapi keberanian moral para pendahulu justru tidak diwarisi. Padahal, para tokoh Proklamasi Gorontalo bukanlah politisi yang mencari aman; mereka adalah pejuang yang siap menanggung risiko demi keberpihakan pada rakyat.
Dalam momentum politik saat ini, Gorontalo membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar menang secara elektoral, tetapi berani melawan arus pragmatisme kekuasaan. Patriotisme hari ini menuntut keberanian untuk menolak politik transaksional, menghentikan eksploitasi sumber daya yang merugikan rakyat, serta membuka ruang kritik tanpa intimidasi.
Jika 23 Januari hanya dirayakan sebagai ritual tahunan tanpa refleksi dan koreksi politik, maka Gorontalo sesungguhnya sedang mengkhianati sejarahnya sendiri. Sebab semangat Proklamasi Gorontalo bukanlah tentang seremonial, melainkan tentang keberanian berpihak—bahkan ketika keberpihakan itu tidak populer di lingkaran kekuasaan.
Hari Patriotik 23 Januari 1942 seharusnya menjadi cermin yang jujur: apakah politik Gorontalo hari ini masih berjalan di jalur pembebasan, atau justru telah berubah menjadi sistem yang menjajah rakyatnya dengan wajah baru?
